“Memerintahkan kepada Tergugat (DJP) untuk membuka Blokir rekening milik Pemohon seketika. Menyatakan bahwa tindakan pemblokiran rekening milik Pemohon oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Perundang-undangan”.
Demikianlah salah satu bunyi putusan Pengadilan Pajak yang dibacakan sehubungan dengan dikabulkannya gugatan pembukaan blokir rekening milik 2 (dua) pengurus dari PT. MD.
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 341/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2026, PMK 44/2026 dan PMK 55/2026 secara mutatis mutandis tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berhubungan dengan teknik administratif saja. Kesimpulan analisa hukum tersebut kami tulis pada bagihan bawah dengan terlebih dahulu kami tampilkan pertimbangan-pertimbangan majelis pada putusan 341/PUU-XXIV/2026 tersebut. Kami juga lampirkan putusan MK tersebut sehingag dapat di download dan dibaca secara lengkap oleh setiap pribadi. Adapun pertimbangan yang dipergunakan oleh Majelis dalam putusan 341 diantaranya adalah sebagai berikut :
Continue reading
“Terima kasih banyak pak, atas usaha tim Pengacara Pajak dari Mysodata Consulting yang berhasil meyakinkan hakim dan memenangkan Banding kami”.
Continue reading
“Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP*****/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak April 2018 Nomor *****/202/18/741/23 tanggal14 April 2023, atas nama PT. MINERAL PRATAMA ABADI,”
Diatas adalah bunyi putusan dari Pengadilan Pajak atas Banding yang diajukan melalui Tim Kuasa Hukum Pajak dari Kantor Pajak dan Pengacara Pajak Mysodata Consulting.
Continue reading
Menteri keuangan telah menerbitkan Peraturan menteri Keuangan terkait batasan sisa saldo yang akan dilaporkan oleh pihak Bank ke Direktorat Jenderal Pajak.
Batasan saldo yang harus dilaporkan oleh pihak bank kepada Direktorat Jenderal Pajak adalah saldo dana Rp. 200 Juta keatas (Namun beberapa hari kemudian direvisi menjagi Rp. 1 Milyar)
Peraturan tersebut tertuang kedalam Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PJ/2017, bagi yang ingin mendownloadnya, silahkan klik Download. (DOWNLOAD PMK 70/PJ/2017)
Didalam peraturan yang bertotal halaman sekitar 128 halaman tersebut, bersisi sangat lengkap.
Dalam hal ini bukan saldo Rp. 1 Milyar kena pajak, namun monitoring dari waktu ke waktu atas peningkatan/penurunan saldo lah yang akan dijadikan pertimbangan oleh pihak kantor pajak untuk menilai apakah perubahan saldo tersebut berpotensi dengan perpajakan atau tidak.
Jadi titik kewaspadaannya bukan terletak di saldo, namun kewajaran dari perubahan saldo tersebut.
Sering kali kita dalam memilih konsultan pajak atau pengacara pajak selalu dalam liputan rasa was-was dan kecemasan.
Diantara penyebab kecemasan tersebut antara lain adalah pertanyaan-pertanyaan terkait Kantor Konsultan Pajak dan Pengacara Pajak yang sedang kita hubungi adalah :