Menteri keuangan telah menerbitkan Peraturan menteri Keuangan terkait batasan sisa saldo yang akan dilaporkan oleh pihak Bank ke Direktorat Jenderal Pajak. Batasan saldo yang harus dilaporkan oleh pihak bank kepada Direktorat Jenderal Pajak adalah saldo dana Rp. 200 Juta keatas (Namun beberapa hari kemudian direvisi menjagi Rp. 1 Milyar) Peraturan tersebut tertuang kedalam Peraturan Menteri… Read More »
Sering kali kita dalam memilih konsultan pajak atau pengacara pajak selalu dalam liputan rasa was-was dan kecemasan. Diantara penyebab kecemasan tersebut antara lain adalah pertanyaan-pertanyaan terkait Kantor Konsultan Pajak dan Pengacara Pajak yang sedang kita hubungi adalah : Kantor Konsultan Pajak & Pengacara Pajak Terpercaya Kantor Konsultan Pajak & Pengacara Pajak Terbaik Kantor Konsultan Pajak… Read More »
Berbagai klien, baik dibidang konsultasi/supervisi pajak atapun dibidang kepengacaraan pajak saat berperkara di Pengadilan Pajak yang datang/berada dari berbagai kota di Indonesia, sehingga dengan ini kami kami sampaikan kota-kota yang kami layani jasa kami dibidang Konsultan Pajak dan Pengacara Pajak yaitu seluruh Provinsi/Kabupaten & kota se Indonesia, sbb : Provinsi-Provinsi :
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Perundang-undangan Republik Indonesia, mempunyai kewenangan dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang ada kaitannya dengan Surat Ketetapan pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Namun demikian, tidak semua jenis permasalahan/sengketa perpajakan yang bisa dimintakan putusan kepada PTUN, karena hampir semua permasalahan perpajakan menjadi wewenang Pengadilan Pajak (PP).… Read More »